Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan MTH-PB, Kisruh Kepala Ohoi Jadi Tantangan ?

Tepat hari kamis,  31 Oktober 2019, Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si merayakan satu tahun kepemimpinan di Kabupaten Malra, Propinsi Maluku.

Pasca dilantik Gubernur Maluku, Ir. Said Assegaf di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, tertanggal 31 Oktober 2018, berdasarkan Surat Keputusan ( SK )  No 131.81 – 7825 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Maluku Tenggara dan SK Pengangkatan No. 132.82 – 7826 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Maluku Tenggara.

Pasangan yang dikenal dengan akronim MTH-PB itu bertekad ingin membangun Kabupaten Malra menjadi lebih baik, sesuai Visi – Misi dan program kerja yang dikenal dengan sebutan 11 M.

Tekad dan semangat serta daya juang tinggi Bupati dan Wakil Bupati Malra dalam rumusan  Visi – Misi dalam  RPJMD Kabupaten Malra periode 2018-2023 yaitu terwujudnya masyarakat Malra yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan patut diberi apresiasi dan dukungan positif untuk pembangunan Malra lebih baik.

Apalagi program unggulan 11 M dalam misi pembangunan lima tahun ke depan yakni

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Pembentukan masyarakat hukum adat.
3. penentuan batas wilayah adat berbasis “ratschap” dan penyelesaian batas-batas wilayah ohoi dalam koridor hukum positif Indonesia.
4. membuka akses lapangan kerja baru.
5. meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kesehatan bagi masyarakat.
6. mengembangkan ekonomi kerakyatan
7. mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas
8. mengembangkan sektor perikanan yang berkelanjutan
9. mengembangkan ketahanan pangan lokal
10. mendorong pembentukan pemekaran kepulauan Kei Besar sebagai daerah otonom baru.
11. Mengembangkan kreativitas pemuda, pemberdayaan perempuan, seni budaya dan olah raga, serta menjadikan Malra sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, menciptakan Kabupaten Malra yang sejuk, aman dan damai dalam bingkai Ain Ni Ain melalui hubungan kemitraan dengan seluruh stekholder.

Semua visi dan misi serta program kerja lima tahunan itu sangat jelas, termasuk janji politik massa kampanye yang bermuara pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memadai, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).

Satu tahun pemerintahan memang belum terukur dan dinilai publik sebagai satu prestasi pencapaian visi – misi lima tahunan, karena masih berumur jagung, namun kerja nyata dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan bukti konkrit serta menjadi dambaan masyarakat.

Berikut segudang prestasi Pemkab Malra yang  harus diberi apresiasi sesuai catatan kami

1. Pendidikan

– Berhasil mendorong peningkatan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, salah  satu kebijakan baru yang ditempuh pasca memimpin kabupaten Maluku Tenggara dalam mengatasi keluhan masyarakat  di pulau Kei Besar yakni melaksanakan   mutasi guru dan tenaga kesehatan yang selama ini menumpuk di Kota Langgur secara berjenjang  untuk melaksanakan tugas pelayanan di Kei Besar, bahkan tak tanggung Bupati Malra, M. Thaher Hanubun turun lapangan mengantar para guru dan tenaga kesehatan menempati tugas di wilayah Kei Besar.

– Selain itu di bidang pendidikan olahraga, Kabupaten  Malra satu – satunya 11 kab/kota di Maluku yang dipercayakan Kementrian Pemuda dan Olahraga RI sebagai penyelenggara turnamen Sepak Bola Gala Desa dan mewakil Provinsi Maluku pada event olahraga sepak bola Gala Siswa Indonesia ( GIS ) tingkat SMP tahun 2019.

• Kesehatan

– Berhasil mencanangkan pelayanan  kesehatan masyarakat dengan program pembangunan MCK Desa / Ohoi agar masyarakat tidak buang air sembarangan ( BAB ).

– Pemerataan petugas kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat di Ohoi dengan mendorong akreditasi  Puskesmas di Kabupaten Malra oleh Kementrian Kesehatan RI.

        3.   Parawisata dan  Budaya Kei

 – Berhasil mencanangkan tanggal 07 September sebagai hari Peringatan NEN DIT SAKMAS,     demi  mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di Kei.

 – Ikrar Perempuan Kei yang dimotori Team Penggerak PKK Kabupaten Malra untuk mendorong Pemkab Malra dan DPRD menutup tempat prostitusi di Kepulauan Kei.

– Berhasil mendorong percepatan proses pemilihan dan pelantikan Raja, terbukti Rat Kirkes atau Raja Ibta I Ifit yang sudah dikukuhkan dan dilantik tiga hari lalu.

  – Pemugaran situs adat dan budaya Kei seperti yang  sudah dilakukan di Makam Nen Dit Sakmas dan situs budaya Letvuan.

 – Sukses menyelenggarakan kegiatan Wonderful Sail Indonesia In Debut 2019- Festival pesona Meti Kei ( FPMK ) 2019 dengan karnaval budaya Kei, goyang meti kei, dan Gowes sepeda nusantara.

– Mengusulkan destinasi wisata Malra yang dikenal surga tersembunyi masuk kawasan ekonomi Khusus (KEK ) Parawisata Nasional.

 

• Penyelenggaraan Pemerintahan

– Berhasil meraih predikat Opini Wajar tanpa pengecualian ( WTP ) dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI.

– Berhasil membawa Kabupaten Malra meraih prestasi yakni peringkat 14 dari 542 kab / kota  di Indonesia dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi sesuai rilis KPK RI.

  – Pelantikan puluhan  Kepala Ohoi Definitif Kabupaten Malra dari 192 Ohoi / desa yang ada

– Memperjuangkan Kei Besar sebagai  pulau terluar sesuai keputusan PP nomor 16 tahun 2017.

– Mempercepat konektivitas dan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar dengan kebijakan peminjaman dana dari BUMN SMI sebesar Rp 250 milyar.

– Mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Kei dan secara resmi disetujui DPRD Kabupaten Malra untuk ditindaklanjuti.

Semua prestasi dan catatan keberhasilan yang dicapai merupakan satu kebanggan, namun tidak bisa dipungkiri masih banyak kekurangan dan kelemahan untuk diperbaiki.

Salah satu persoalan yang mendasar selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malra sesuai pantauan selama ini adalah proses penyelenggaraan pemerintahan dan penataan struktur birokrasi , pelayanan dasar serta peningkatan kesejatraan masyarakat.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan penataan struktur birokrasi

– Fungsi koordinasi dan komunikasi serta sinergitas  yang belum maksimal antar OPD Pemkab Malra, Camat, dan Kepala Ohoi  dalam menjawab visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Malra.

– Banyak oknum pimpinan  OPD Malra, karena takut jabatan dll  sehingga hanya menyampaikan laporan asal bapak senang ( ABS ) yang tidak sesuai kondisi riil dan dinamika yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

– Belum  tuntas proses penyelesaian berbagai kasus penyelenggaraan pemerintahan di Ohoi seperti yang terjadi di Ohoi Kilwat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Ohoi Debut, Kecamatan Kei Kecil, dan Ohoi Isso, Kecamatan Kei Kecil timur, maupun berbagai Ohoi lain terkait kisruh jabatan Kepala Ohoi.

– Konflik kepentingan masih mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat atas sampai ke bawah.   

– Proses seleksi jabatan Sektetaris Daerah ( Sekda ) Malra yang sampai saat ini belum diumumkan secara terbuka dan transparan kepada publik terkait hasil uji tim seleksi independent.

– Penegakan disiplin ASN yang belum maksimal

– Banyak program dan kebijakan yang tidak terarah, terstruktur dan selaras dengan visi – misi dan program

• Pelayanan dasar dan Peningkatan Kesejatraan Masyarakat

– Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malra yang tinggi melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, namun tingkat perputaran uang dan daya beli masyarakat yang masih  rendah.

– Masyarakat di pulau Kei besar belum menikmati penerangan listrik secara memadai

– Kemiskinan dan pengangguran terbuka yang semakin meluas, belum dibarengi dengan program nyata sesuai visi – misi.

– Kepala Ohoi dan Penjabat Kepala Ohoi sebagai ujung tombak pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Ohoi, belum melaksanakan tupoksi secara baik dan profesional.

– Penyerapan anggaran Dana desa yang minim, berdampak pada peningkatan kesejataran ekonomi masyarakat di desa.

– Masih banyak oknum Kepala Ohoi dan Penjabat Kepala Ohoi yang bertindak sewenang – wenang melakukan penyelewengan anggaran dana desa yang tidak pernah diberikan sangsi atau diserahkan Inspektorat kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk diproses secara hukum.

– Masih ada dikotomi dalam masyarakat terkait perbedaan pilihan politik

Solusi

Dari berbagai persoalan dari sekian banyak masalah yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara di masa kepemimpinan satu tahun Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, maka persoalan yang sangat krusial dan menjadi tantangan ke depan adalah kisruh jabatan baik dalam tubuh birokrasi maupun jabatan Kepala Ohoi / desa.

Mengapa  persoalan ini menjadi krusial ?, karena akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.  Untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Ohoi yang tak kunjung diselesaikan maka yang patut segera dilaksanakan Pemkab Malra bersama DPRD Malra periode 2019 – 2024 adalah.

1. Pemkab Malra dan DPRD harus segera merevisi Peraturan Daerah 03 tentang pemilihan, pengangkatan Kepala Ohoi.
2. Pemkab Malra dan DPRD harus segera menetapkan  status Desa /  Ohoi  di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Desa Adat sesuai regulasi yang ada demi menjawab misi Pemkab Malra tentang pembentukan masyarakat adat dan  penentuan batas – batas wilayah adat.
3. Revisi perda 03 tentang pemilihan, pengangkatan Kepala Ohoi harus dikembalikan kepada  kekuasaan Hilaai, bukan kepada Raja di Kepulauan Kei, sebab jabatan Raja adalah warisan peninggal zaman kolonial penjajahan Belanda, sedangkan kekuasaan Hilaai merupakan warisan para leluhur Evav.
4. Segera mengumumkan hasil seleksi jabatan Sekda Malra dan pelantikan Sekda Malra definitif guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai Visi – Misi dan program 11 M.
5. Segera membangun Balai Latihan Kerja ( BLK ) untuk mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan masyarakat, sehingga para pencari kerja lulusan SMA/SMK maupun sarjana  dibekali dengan skill atau ketrampilan berwirausaha atau pendidikan kewirausahaan sehingga diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di desa / Ohoi.
6. Segera mengevaluasi program pemetaan pendidikan guru pada semua jenjang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Malra.  
7. Penataan struktur organisasi OPD Malra sangat penting dan harus segera mengisi kekosongan jabatan struktural Pemkab Malra dengan melantik para pejabat yang memiliki kompetensi.
8. Optimalisasi sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan, selain Parawisata dengan mendatangkan investor perikanan untuk berinvestasi di daerah. Salah satu yang mendesak adalah menampung hasil ikan para nelayan yang over produksi dengan membangun tempat atau gudang penyimpanan.
9. Fokus membangun dan menata salah satu Ohoi Wisata sebagai icont atau contoh  destinasi wisata Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sarana dan prasarana memadai, akses komunikasi dan transportasi yang terjangkau.
10. Membuka ruang dan memberikanperan serta  tanggungjawab kepada semua stekholder baik tokoh masyarakat, agama, adat,  pemuda, ormas, tokoh perempuan, LSM dan Pers sesuai tupoksi masing – masing untuk bersama – sama memiliki tanggungjawab moriil dalam  membangun Kabupaten Malra yang lebih baik. Salah satunya kegiatan atau event besar pemerintah daerah tidak selamanya OPD Malra yang menjadi motor penggerak, namun tanggungjawab pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada stakholder tersebut, agar semua unsur tadi merasa dihargai dan mampu menggerakan partisipasi masyarakat.

Demikian beberapah uraian singkat terkait refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si. Walaupun disadari masih  banyak kekurangan, namun ini sebagai catatan kritis untuk menjawab Visi – Misi Pemkab Malra 2019 – 2024  yakni  terwujudnya masyarakat Malra yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan.

Mari kita menyatukan hati, pikiran dan Fangnanan Yante Evav dalam bingkai persaudaraan sejati  Ain Ni Ai, Ain Nbatang Ain, Ain Fangnan Ain. Semua perbedaan yang ada sebagai pemersatu untuk kebanggaan Nuhu Evav.

 ( penulis : Nery Rahabav )