Ambon Tual News – Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku ( KKBMM ) Dr. ( Cand ) Djamaludin Koedoeboen, SH.MH, menegaskan permintaan maaf Menkopolhukam RI, Wiranto terkait pernyataanya yang meminta para pengungsi korban gempa bumi M 6,5 di Kota Ambon dan sekitarnya untuk kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah patut dihargai, namun pernyataan Wiranto dinilai sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan kepada KKBMM.
( 7/10/2019 )
“ Permintaan maaaf Wiranto lewat gelar konferensi pers bersama para Tokoh masyarakat Maluku di Jakarta patut kita hargai, namun ini juga bagian dari bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap kerukunann keluarga besar masyarakat Maluku ( KKBMM ) “ Tegas Koodoeboen kepada tual news.com di Ambon Senin ( 7/10/2019 ).
Kata dia, KKBMM adalah lembaga yang terdaftar resmi di Pemerintah bidang Kesbangpol dan memiliki legalitas hukum formiil, olehnya itu keputusan yang dikeluarkan lewat surat pernyataan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu merupakan rangkuman aspirasi masyarakat di Maluku dalam menyikapi dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi terkait pernyataan Menkopolhukam Wiranto.
“ kesanya tidak bagus, kami pengurus KKBMM tanggal 2 – 3 Oktober 2019 mendatangi Kantor Menkopolhukam untuk sampaikan aspirasi itu, namun tidak bertemu, lalu kemudian Wiranto mengundang beberapah perwakilan masyarakat Maluku di Jakarta gelar konferensi pers minta maaf kepada masyarakat Maluku, saya mau tanya orang – orang yang hadir di Kantor Menkopolhukam mewakili masyarakat Maluku yang mana ? dan dari lembaga apa ? “ Kesal Jamaludin Koedoeboen.
Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku ( KKBMM ) Dr. ( Cand ) Djamaludin Koedoeboen, SH.MH memiliki dugaan kuat Presiden RI, Ir. Joko Widodo berada dibalik permintaan maaf Menkopohukam Wiranto kepada masyarakat di Propinsi Maluku.
“ Kemungkinan Bapak Presiden ada dibalik itu, karena setelah konferensi pers yang digelar Wiranto di Kantor Menkopolhukam, beliau langsung berangkat ke luar negeri, tidak diketahui agenda keberangkatan itu untuk apa “ ujar Koedoeboen.
KKBMM Kecam Wiranto, Minta Pempus Hapus Maluku dari NKRI
Seperti diberitakan tualnews.com, sebelumnya pernyataan Menkopulkum RI, Wiranto yang meminta para pengungsi korban gempa bumi 6,5 SR di Kota Ambon dan sekitarnya untuk kembali ke rumah , agar tidak menjadi beban Pemerintah menuai kecaman dari berbagai komponen masyarakat di Provinsi Maluku.
Buktinya, Badan Pengurus Pusat – Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku ( KKBMM ) yang berkedudukan di Jakarta secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas yaitu meminta Pemerintah Pusat menghapus Maluku dari NKRI.
Dalam rilis Badan Pengurus Pusat KKBMM yang dikeluarkan di Jakarta 1 Oktober 2019, ditandatangani Ketua Umum, Dr. ( Cand ) Djamaludin Koedoeboen, SH.MH dan Sekjen Ir. Semmy M. Luhukay, MM, mengaku pernyataan Wiranto selaku Pejabat Negara adalah bentuk penghinaan terhadap orang Maluku.
“ Pernyataan Bapak ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan Negara, karena kami yang sedang tertimpa masalah telah menjadi biang masalah, olehnya itu Bapak sudah tidak menganggap kami yang ada di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka lebih baik apabilah Bapak menghapus pulau – pulau Maluku dari Peta Inodonesia, kalau perlu keluarkan Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu keluarkan anggaran sebagai cermin beban negara terhadap orang – orang Maluku “ Kecam KKBMM dalam pernyatan sikap tertulisnya.
Menurut KKBMM, pernyataan Menko Polhukam RI itu tidak mencerminkan sebagai seorang Pejabat Negara dan seorang pembantu Presiden.
“ Hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang ada di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wirano selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas “ Sorotnya.
Kata KKBMM, sebaliknya ketika seperti sekarang ini, masih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri, dimana orang – orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong, penuh haru, kasih dan sayang yang semestinya tidak boleh dicederai dan dilecehkan.
Sementara itu Menkopolhukam Wiranto membantah memiliki niat untuk menyakiti perasaan korban bencana gempa di pulau Ambon, Maluku. Hal itu mengklarifikasi pernyataanya bahwa banyaknya pengungsi gempa di Maluku telah menjadi beban bagi pemerintah pusat dan daerah.
“ Tidak ada alasan dan tidak mungkin saya sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah “ ujar Wiranto dalam keterangan tertulis Rabu ( 2/10/2019 ) seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Wiranto menuturkan dirinya justru mengundang pejabat terkait yang menangani bencana alam, salah satunya Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Ia meminta Doni agar segera melakukan lamgkah – langkah cepat guna meringakan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Maluku. ( team tualnews.com )
