Langgur – News. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, M.Thaher Hanubun mengungkapkan ada delapan masalah pembangunan Kabupaten Malra ke depan yang harus dituntaskan selama kepemimpinanya bersama Wakil Bupati Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, massa bhakti 2018 – 2023.
Hal ini dikatakan Bupati Hanubun ketika menyampaikan sambutan pada sidang Paripurna DPRD Malra, selasa (9/7 ) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) tentang rencana jangka menengah daerah ( RPJMD ) Kabupaten Malra tahun 2018 – 2023.
tahun 2018=2023
“ Delapan masalah pembangunan Malra yaitu, masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas, masih rendahnya tata kelola pemerintahan & pelayanan publik, rendahnya daya saing ekonomi daerah, masalah ketahanan pangan, belum berdayanya lembaga – lembaga adat, dan Pemerintahan Desa / Ohoi dalam mendorong percepatan pembangunan serta masalah pelestarian, pengelolaan sumber daya alam “ Tandas Bupati.
Bupati mengaku, Visi didalam RPJMD adalah terwujudnya masyarakat Malra yang mandiri, cerdas, demokratis dan berkeadilan. “ Jadi Visi ini akan mengarahkan pembangunan Malra untuk capai kondisi kemandirian dalam keuangan, perekonomian, dan daya saing dengan dukungan SDM berkwalitas mencakup kemampuan intelektual, moral dan akhlak, guna berpartisipasi sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan dan merata diseluruh wilayah di Malra “ Tegas Hanubun.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kata Bupati diwujudkan dalam lima Missi pembangunan diantaranya, mengoptimalkan kinerja dan kapasitas Pemerintahan Kabupaten Malra, peningkatan pembangunan SDM dan perlindungan sosial, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas dan mengembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan propesty aproach berbasis budaya, kearifan lokal dan masyarakat hukum adat.
“ Penetapan Visi dan Missi dalam upaya percepatan pembanguna juga ditetapkan prioritas pembangunan daerah, olehnya itu dalam RPJMD ini prioritas pembangunan diutamakan pada pencapaian program 11 M yang diikuti program prioritas disetiap OPD “ Terang Bupati Hanubun.
Diakui, dengan penetapan program 11 M dan program prioritas lainya, maka alokasi anggaran pada setiap OPD akan disesuaikan dengan program prioritas yang dilaksanakan, sehingga sesuai dan sejalan dengan paradigma penganggaran “ money follow program “ .
Usai memberikan sambutan, sejumlah anggota DPRD Malra menyampaikan protes dan masukan kepada Bupati Malra. Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Malra, Thadeus Welerubun, SH. ( team tualnews.com )
